 |
| Wali Nagari Simawang, Firman Malin Paduko, di sela-sela pembukaan Musyawarah Nagari (Musnag) penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 di Aula Kantor Wali Nagari setempat, poto Juned0 |
Dalannya roda pembangunan di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar tampaknya harus menghadapi tantangan berat. Kondisi keuangan nagari tahun 2026 ini diakui sedang memprihatinkan akibat tidak adanya kucuran dana Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPRD.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Nagari Simawang, Firman Malin Paduko, di sela-sela pembukaan Musyawarah Nagari (Musnag) penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 di Aula Kantor Wali Nagari setempat, Senin (29/06/2026).
Di tengah situasi pelik tersebut, Firman juga blak-blakan menyentil perilaku sebagian warga yang dinilainya kurang seimbang dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban.Giliran Bantuan Ribut, Diajak Goro MenghilangMenurut Firman, membangun nagari tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah semata tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.
"Masyarakat kita kalau tidak dapat pembagian (bantuan) ribut. Tapi, kalau disuruh datang gotong royong atau ada kegiatan, tidak datang. Bahkan, jika dipungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) oleh Pak Jorong, malah tidak mau bayar," ungkap Firman dengan nada kecewa.
Ia mengingatkan, esensi hidup di nagari adalah kebersamaan. Moto Musnag kali ini, yaitu "Mari Tingkatkan Kebersamaan dalam Pembangunan Nagari", seharusnya menjadi tamparan sekaligus pengingat bagi seluruh warga.
Strategi Baru: Wali Jorong Wajib 'Ketuk Pintu' Perantau
Sadar bahwa kas nagari sedang seret dan tidak bisa terus-menerus bergantung pada anggaran pemerintah pusat atau daerah, Firman Malin Paduko langsung memutar otak.
Ia menginstruksikan seluruh Wali Jorong (kepala dusun) untuk mengambil langkah agresif dengan memanfaatkan potensi perantau Minang asal Simawang.
"Kalau kita hanya duduk diam menunggu kucuran dana pemerintah, akan sangat sulit membangun nagari ini. Saya berharap para Wali Jorong bisa melobi perantau di luar daerah untuk ikut terlibat dalam rangkaian pembangunan," tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat nagari tidak berpangku tangan menghadapi krisis anggaran ini. Selama ada peluang kolaborasi swadaya, program pembangunan harus tetap digas demi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Ketua BPRN Simawang, M. S. Dt Rajo Nan Itam, yang membuka acara secara resmi menyatakan bahwa Musnag ini menjadi wadah krusial untuk menyaring aspirasi yang benar-benar mendesak.
Acara yang berlangsung dinamis ini turut dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, Forkopimca, Camat Rambatan, KAN, Pendamping Desa, Tokoh Pemuda, hingga Bundo Kanduang untuk mengawal agar rencana kerja 2027 dan usulan 2028 tepat sasaran. (Juned)
Tags:
Tanah Datar