Demikian
pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH dalam rapat
paripurna DPRD Bengkalis tentang Jawaban Pandangan Umum tujuh Fraksi DPRD
Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat Paripurna DPRD Bengkalis. Selasa
(23/6/2026).
Rapat
paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi
Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam
jawaban Bupati Bengkalis dibacakan Ersan Saputra TH mengatakan, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis menegaskan akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),
membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas
pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas masukan dan catatan dari
fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Terkait optimalisasi PAD, pemerintah daerah berkomitmen melakukan berbagai
langkah, antara lain memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi
basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem
layanan dan pembayaran
.“Kami
akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin
kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
Sementara
itu, untuk membenahi kinerja BUMD, pemerintah sepakat bahwa perusahaan daerah
harus dikelola secara profesional agar dapat berkontribusi nyata bagi
perekonomian. Langkah yang diambil meliputi penguatan tata kelola, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang berdaya saing.
“Kami ingin BUMD menjadi penggerak
ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah
,”imbuh nya. Pe merintah juga menanggapi masukan terkait peningkatan kualitas
pelayanan publik di bidang pendidikan kesehatan, infrastruktur, hingga layanan
dasar lainnya. Langkah yang dilaku kan meliputi peningkatan kompetensi tenaga
pendidik, pemerataan sarana prasarana, peningkatan layanan kesehatan,
penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir
dan pulau terluar.
Terkait
pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyatakan terus memperbaiki sistem
perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan
sesuai kemampuan keuangan daerah
.Ersan
juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan DPRD sehingga Pemkab Bengkalis
kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan untuk ke-13 kali secara berturut-turut. Ia menegaskan
capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan dasar untuk memastikan tata kelola
keuangan yang baik benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat
.“Predikat
WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan
kesejahteraan warga,” tambahnya. (Mc.Bengkalis/Eyv- SAR)
Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra TH dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis tentang Jawaban Pandangan Umum 7 Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, di ruang rapat Paripurna DPRD Bengkalis. Selasa (23/6/2026).- Foto: Mc.Bengkalis