-Nagari Tambangan kecamatan X koto menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKP tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027, Senin (22/09/2027) di Aula kantor wali nagari setempat.
Musyawarah dibuka secara resmi oleh wali nagari Afrinal Dt Talanai dihadiri Anggota DPRD Dapil III Tanah Datar Benny Remon, Forkopimca, Camat, Wali nagari se Kecamatan X koto, BPRN, KAN, unsur masyarakat dan undangan lainnya.
Wali nagari Afrinal di kesempatan tersebut menyampaikan dalam musrenbang RKP nagari yang dilaksanakan hari ini merupakan kelanjutan dari musyawarah jorong, dan musyawarah nagari yang dilaksanakan pada bulan lalu.
Lebih lanjut wali nagari menyampaikan yang dimasukan ke RKP yang menjadi kewenangan dan yang bukan menjadi kewenangan nagari tidak dimasukan ke RKP dan untuk menunjang sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat fasilitas ke pertanian jadi prioritas.
"Yang menjadi skala perioritas adalah untuk fisik adalah melanjutkan jalan usaha yang menuju lahan masyarakat seperti yang kami sampaikan Urat nadi ekonomi nagari tambangan adalah pertanian dan saat ini tanaman padi dan empat dari budidaya tanaman buah, pisang, durian, ,pokat dan kopi, kalau kopi karena sebelumnya tambangan terkenal sebagai daerah penghasil kopi, " ujarnya.
Anggota DPRD Tanah Datar Benny Remon menyampaikan musrenbang hari ini difokuskan pada penguatan perekonomian masyarakat secara umum dan nasional karena adanya pengurangan transfer dana pusat ke daerah dan berdampak ke nagari.
"Pemerintah nagari bagaimana mengupayakan bagaimana nagari menghimbau masyarakat meningkatkan ekonomi dalam segala sektor apa saja, yang penting lahan tidur bisa menjadi lahan produktif, dan akses jalan yang mendukung usaha tani bisa dipelihara dengan baik, " sampainya.
Menurut Benny saat ini dana pokir yang kosong karena imbas efisiensi, namun pokir tetap di usulkan. Untuk penguatan ekonomi potensi nagari diangkat sesuai dengan kondisi yang ada di nagari.
"Untuk nagari tambangan potensi yang di tingkat kan adalah pertanian, karena pelaku UMKM presentasenya kecil dan pariwisata untuk pengembangannya harus ada penyerahan ke pemerintah daerah, "tukasnya.(Juned)
Tags:
Tanah Datar