Wali Nagari Bungo Tanjuang, Yudisthira Anuggraha, menjelaskan bahwa penggunaan dana desa pada 2026 akan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, yang mencakup sembilan program wajib. Meskipun ada efisiensi anggaran, alokasi dana transportasi nagari tetap stabil di angka Rp1 miliar.
Dalam kesempatan itu, Yudisthira juga mengumumkan alokasi dana sebesar Rp219 juta untuk program ketahanan pangan, dengan fokus pada budidaya bawang merah. Program ini bertujuan menjadikan Bungo Tanjuang sebagai desa penghasil bawang merah dan akan dikelola oleh BUM Nagari dengan bantuan tenaga ahli dari Kementerian Desa.
Sebagai bentuk transparansi, Nagari Bungo Tanjuang telah meluncurkan situs web resmi Bungo tanjuang.desa.id yang memuat profil dan informasi penting terkait pemerintahan dan kegiatan nagari. Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Tanah Datar, Zulhudi, yang memuji respons cepat nagari dalam mengadopsi digitalisasi. Menurutnya, ini adalah tanda dimulainya program yang lebih transparan.
Bupati Tanah Datar, yang diwakili oleh Sekretaris Bapedda Litbang Irwan, menegaskan bahwa Musrenbang ini adalah wadah untuk menyinkronkan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Ia menekankan pentingnya menyusun program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, bukan keinginan, mengingat adanya penurunan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp298 triliun pada tahun 2026.
Irwan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Tanah Datar yang madani dan berkelanjutan sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Juned)