Persoalan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2027 berpotensi menjadi ujian serius bagi Peme rintah Kabupaten Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar. Empat organisasi pemerintahan desa mulai me nyatukan kekuatan dan menyiapkan aksi massa besar-besaran demi mendesak agar ADD 2027 minimal dipertahankan setara dengan alokasi tahun 2025.Blitar Rabu (14/10/2026)
Target pengerahan sekitar 5.000 orang pun mencuat. Aksi yang direncanakan berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2026 itu akan menyasar Kantor Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar.Rencana tersebut merupakan hasil konsolidasi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusya waratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI), dan Persatu an Perangkat Desa Indonesia (PPDI).
Pertemuan digelar di Gedung BUMDes Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Rabu 14 Oktober 2026. Salah satu agenda utamanya adalah mematangkan langkah setelah permohonan hearing mengenai ADD 2027 diajukan kepada DPRD Kabupaten Blitar.
Wakil Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono, mengatakan konsolidasi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menggelar aksi bersama. Dia menyebut ribuan orang ber potensi terlibat dalam gerakan tersebut.
“Kesimpulan dari forum hari ini, besok hari Rabu 21 Oktober 2026 kami sepakat untuk menggelar aksi di Kantor Pemkab Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar dengan seluruh forum empat pilar hari ini, dengan estimasi 5.000 massa,” ujarnya.
Kekuatan massa yang disiapkan mencakup kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Keterlibatan unsur masyarakat hingga tingkat RT dan RW juga tidak tertutup kemungkinan.Jika estimasi tersebut terealisasi, aksi ini bakal menjadi tekanan terbuka dari unsur pemerintahan desa ter hadap dua institusi yang memiliki peran penting dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan anggaran daerah.
Tuntutan ADD Minimal Setara 2025 Empat organisasi itu menempatkan besaran ADD sebagai persoal an utama. Mereka meminta alokasi tahun 2027 setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan membuka harapan agar anggaran tersebut dapat ditingkatkan.
Kepala Desa Karangsono yang juga terlibat dalam konsolidasi itu menilai kebutuhan pemerintahan desa tidak berhenti pada rutinitas administrasi. Sejumlah agenda, termasuk pemilihan kepala desa dan per soalan purna tugas perangkat desa, disebut menjadi pertimbangan dalam memperjuangkan alokasi anggaran.
“Minimal sama seperti tahun 2025 lah, atau memang kalau memiliki nurani bisa ditambah di 2027, karena masih banyak agenda tambahan seperti pemilihan kepala desa dan purna perangkat, dan sebagai nya,” katanya.
Namun, besaran ADD yang akhirnya dapat dialokasikan tetap berkaitan dengan kebijakan dan kemam puan keuangan daerah. Karena itu, tuntutan mempertahankan anggaran seperti tahun sebelumnya mem butuhkan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan, kebutuhan desa, serta ruang fiskal yang tersedia.
Di titik inilah komunikasi antara organisasi desa, Pemkab Blitar, dan DPRD menjadi penting. Persoala nnya bukan semata-mata seberapa besar massa yang bisa dikerahkan, melainkan bagaimana tuntutan tersebut dijawab melalui mekanisme pembahasan anggaran yang jelas.
Perangkat Desa Siap Turun, Pelayanan Ikut Disorot Ketua PPDI Kabupaten Blitar, Sugeng Purnomo, menegaskan organisasinya siap mengerahkan anggota untuk bergabung dalam aksi.
“Nanti kami akan all out mengajak seluruh teman-teman perangkat desa se-Kabupaten Blitar untuk ikut meramaikan tuntutan demi kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.Sementara itu, Ketua FORSEKDESI Kabupaten Blitar, Suranto, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait kemungkinan penyesuaian pelayanan di kantor desa pada hari aksi.
“Nanti kami akan memberikan imbauan ke masyarakat bahwa pada hari tersebut kemungkinan akan kami tutup sementara pelayanan,” ujarnya.Dia juga menyebut kemungkinan menugaskan satu staf untuk tetap berada di kantor, sementara aparatur lainnya mengikuti aksi.
“Atau nantinya akan kami berikan satu staf untuk tinggal di kantor, sisanya semua akan ikut turun aksi,” lanjutnya.Rencana tersebut perlu menjadi perhatian tersendiri. Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa pelayanan admini strasi desa yang mendesak tetap dapat diakses.
Pengaturan petugas dan pemberitahuan kepada warga menjadi penting agar perjuangan menuntutkepasti an anggaran tidak justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh layanan dasar pemerintahan.
ABPEDNAS Siapkan Pengaduan ke Kemendagri Tekanan tidak hanya disiapkan melalui aksi massa. Ketua ABPEDNAS Kabupaten Blitar, Abdul Syukur, menyatakan pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Kami mengecam keras atas hal ini. Nantinya kami akan melakukan pengaduan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal. Kebetulan saya juga perwakilan anggota ABPEDNAS pusat, jadi akan lebih mudah kami sampaikan ke pusat,” pungkasnya.Langkah itu menunjukkan bahwa empat or ganisasi tersebut menyiapkan lebih dari satu jalur perjuangan, mulai dari hearing, aksi bersama, hingga pengaduan administratif.
Meski demikian, hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi Pemkab Blitar maupun DPRD Kabupaten Blitar atas tuntutan yang disampaikan dalam konsolidasi tersebut. Dasar perhitungan ADD 2027, proyeksi kemampuan keuangan daerah, serta respons terhadap permohonan hearing masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Aksi pada 21 Oktober mendatang pun akan menjadi momentum penting untuk menguji apakah tuntutan empat organisasi desa tersebut dapat dijawab melalui dialog dan kejelasan kebijakan, atau justru ber kembang menjadi polemik anggaran yang lebih luas di Kabupaten Blitar, (*)
0 Komentar