 |
| Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, bersama jajaran meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Solok, Kamis (13/8/2026). Foto: Ardi |
Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok terus digenjot. Pemerintah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memfokuskan penanganan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak, pengendalian banjir, serta penyelamatan lahan pertanian yang rusak akibat bencana.
Fokus tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR Pasca bencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Kamis (13/8/2026). Tim yang dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, meninjau sejumlah lokasi ter- dampak sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, Forkopimda, dan perangkat daerah terkait.
Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah menerima dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana. Namun, realisasi anggaran di sektor infr astruktur masih rendah, yakni sekitar 6,7 persen dari total alokasi lebih dari Rp88 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi belum rampungnya penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga proses lelang dan pekerjaan fisik belum dapat berjalan optimal.
Satgas PRR meminta pemerintah daerah segera menuntaskan penyusunan dokumen tersebut agar seluruh proyek dapat segera memasuki tahap pengadaan dan pelaksanaan.
“Anggaran infrastruktur ini sangat penting untuk memulihkan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan administrasi harus segera diselesaikan agar pekerjaan fisik bisa dimulai,” ujar Wahyu.
Selain pembangunan infrastruktur, kebutuhan hunian bagi korban bencana juga menjadi perhatian. Tercatat sebanyak 259 keluarga di Kabupaten Solok membutuhkan relokasi karena rumah mereka mengalami kerusakan berat. Namun, kuota pembangunan hunian tetap yang tersedia saat ini baru mencapai 60 unit.
Pemerintah Kabupaten Solok didorong segera mengajukan tambahan 199 unit hunian tetap ke Ke- menterian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di sisi lain, percepatan pemanfaatan 50 unit rumah susun di Nagari Muaro Pingai juga dinilai penting untuk membantu warga yang masih membutuhkan tempat tinggal layak.
Satgas PRR juga menyoroti ancaman banjir susulan akibat sedimentasi dan tumpukan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih. Kondisi tersebut berpotensi kembali merusak lahan pertanian warga jika tidak segera ditangani.
Untuk mendukung penanganan, Satgas PRR akan mengoordinasikan bantuan alat berat dengan Ke menterian Pekerjaan Umum. Sementara pemerintah daerah diminta melanjutkan normalisasi sungai, pembersihan material, serta pembangunan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Sementara itu, di Kota Solok, dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025 masih menyisakan pekerjaan besar. Bencana tersebut tercatat memengaruhi 2.978 kepala keluarga atau sekitar 9.375 jiwa di sembilan kelurahan.
Kerusakan juga terjadi pada sekitar 14 kilometer ruas jalan, empat aliran sungai, 11 titik jaringan irigasi, ratusan pelaku UMKM, serta sejumlah fasilitas air bersih. Untuk mengurangi risiko bencana serupa,- proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini telah memasuki tahap tender tahun jamak.
Di sektor pertanian, perhatian difokuskan pada penyelamatan sekitar 115 hektare sawah yang terdampak. Kerusakan tanggul, sedimentasi, serta terbatasnya akses alat berat menyebabkan pasokan air ke lahan pertanian terganggu dan berpotensi memicu gagal panen.
Sebagai langkah darurat, Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengupayakan pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air petani. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian juga dilakukan guna memastikan ketersediaan bibit cadangan dan pompa berkapasitas besar.
Melalui berbagai langkah tersebut, Satgas PRR menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Solok Raya dapat berjalan lebih cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian, maupun keberlanjutan sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi warga. (Ardi)
0 Komentar