Menteri PU dan Bupati Agam Tinjau Lokasi Bencana, Sejumlah Langkah Strategis Disiapkan

Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo bersama Bupati Agam Benni Warlis dan jajaran terkait meninjau langsung lokasi infrastruktur yang terdampak bencana di Kabupaten Agam, Jumat (31/7/2026).( Foto:  Dirwan)

Lansaninews.com, Agam 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, bersama Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Jumat (31/7).

Lokasi yang dikunjungi meliputi Jembatan Tumayo dan Jorong Labuah di Nagari Sungai Batang, kawas an Kelok 44 dan Sungai Landia, serta ruas jalan Malalak yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah merumuskan sejumlah langkah strategis yang akan segera ditindaklanjuti. Di antaranya pembangunan Sabo Dam di hulu Sungai Tumayo untuk mengurangi risiko banjir dan longsor, normalisasi sungai serta peninggian tanggul sebagai upaya penanganan darurat, dan pelaksanaan survei geoteknik guna mengkaji pembangunan trase jalan baru di kawasan Kelok 44 dan Sungai Landia agar terhindar dari daerah rawan longsor.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanganan terintegrasi pada ruas jalan Padang Lua–Mang gopoh beserta sejumlah titik infrastruktur lain yang terdampak bencana.

Bupati Agam Benni Warlis mengatakan, kunjungan Menteri PU menjadi momentum penting karena pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memahami kebutuhan penangan an yang mendesak.

“Seluruh usulan penanganan infrastruktur kini memasuki tahap kajian teknis sebagai dasar percepatan pembangunan. Sebagai pemerintah daerah, tugas kami adalah memastikan seluruh kebutuhan masyarakat diperjuangkan,” ujarnya.

Menurut Benni, Pemerintah Kabupaten Agam terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar penanganan infrastruktur, baik jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional, dapat segera direalisasikan.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Pusat dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana. Dengan demikian, konektivitas wilayah, aktivitas ekonomi, sektor pariwisata, pertanian, serta kehidupan masyarakat dapat kembali pulih dan berjalan normal. (Dirwan)