Kepolisian Resor (Polres) Tanah Datar melakukan langkah terobosan dalam menangani bermacam persoalan pertambangan rakyat di wilayah hukumnya.
Alih-alih hanya mengandalkan tindakan represif, Polres Tanah Datar memilih jalur pembinaan terpadu dengan merangkul berbagai instansi lintas sektoral untuk mencari solusi permanen bagi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Mapolres Tanah Datar ini menjadi ruang dialog strategis. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Turut hadir pula perwakilan DPMPTSP, PMDPPKB, Perkim LH, Satpol PP, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Evaluasi Penegakan Hukum: Bukan Sekadar Menindak
Kapolres Tanah Datar menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap pola penegakan hukum selama ini. Ia mengakui bahwa pendekatan hukum semata sering kali belum menyentuh akar permasalahan dan justru dapat memutus akses ekonomi masyarakat kecil.
"Penegakan hukum tetap menjadi kewajiban Polri. Namun, kita harus menyadari bahwa persoalan pertambangan rakyat menyangkut aspek sosial, ekonomi, kesehatan, hingga lingkungan yang kompleks. Inilah yang perlu kita carikan solusi bersama," ujar Kapolres dalam sambutannya.
Kapolres juga mengklarifikasi bahwa langkah ini bukanlah bentuk legitimasi terhadap aktivitas ilegal, melainkan upaya preventif agar masyarakat diarahkan menuju aktivitas yang legal, aman, dan bertanggung jawab di mata hukum.
Pemda Sebagai Jembatan Perizinan
Senada dengan Kapolres, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar menjelaskan bahwa meskipun kewenangan perizinan tambang berada di pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran vital sebagai fasilitator.
"Pemda berkepentingan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai prosedur resmi. Kami hadir untuk memberikan pendampingan administratif agar aktivitas ekonomi warga tetap berjalan tanpa harus berbenturan dengan aturan," tegas Sekda.
Respon Positif dan Harapan Masyarakat
Dalam sesi dialog, perwakilan masyarakat menyampaikan kegelisahan mereka terkait minimnya pembinaan dan ketidakpastian kebijakan yang selama ini sering memicu gesekan dengan aparat.
Masyarakat memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Tanah Datar atas inisiatif mengumpulkan berbagai dinas terkait. Langkah ini dinilai memberikan secercah harapan bagi warga untuk mendapatkan bimbingan nyata dalam mengurus legalitas usaha mereka.
Visi Penanganan Berkelanjutan
Pertemuan ini diharapkan melahirkan kesamaan persepsi antarinstansi. Ke depan, penanganan pertambangan rakyat di Tanah Datar diproyeksikan akan lebih mengedepankan:
Pembinaan berkelanjutan bagi para penambang.
Penyederhanaan akses informasi perizinan.
Keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Dengan sinergi ini, diharapkan konflik agraria maupun pelanggaran hukum di sektor pertambangan dapat ditekan, demi mewujudkan kondusivitas wilayah Tanah Datar yang lebih baik. (Rel/Juned)
Tags:
Tanah Datar