Dibuka secara resmi oleh wali Nagari Bahuri Dt Langkang, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penetapan RKP Pemerintah Nagari tahun 2026 dan DU RKP tahun 2027 Nagari Andaleh kecamatan Batipuh dihadiri oleh Anggota DPRD Tanah Datar Dapil III Yonnarlis, Senin (15/09/2025) di SDN 07 Nagari Setempat.
Dikesempatan tersebut turut hadir Forkopimca, Camat Batipuh Abdi Hardifala, S.IP, M.Si.Wali nagari se kecamatan Batipuh, BPRN, KAN, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bundo kanduang dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Wali Nagari Andaleh Bahuri Dt Langkang mengatakan terkait dana desa tahun berjalan 2025 sebesar 772 juta sementara kegiatan dilakukan menyangkut pengadaan, stunting dan phisik, dan yang menjadi skala prioritas ada sifatnya market dan non market.
"Terkait Bumnag telah dianggarkan sebesar 20 persen dan menunggu transfer merujuk kegiatan Nagari dibidang ketahanan pangan sebelumnya mengambil sekolah lapangan bawang merah dan sekolah budi daya ikan tapi dalam perjalanan dengan adanya aturan dari pusat dana dalam bentuk transfer ke Bumnag," ujarnya.
Sementara itu koperasi merah putih nagari tersebut menurut Bahuri segala persyaratan termasuk NPWP sudah selesai dan sekarang menunggu rujukan baru dari kementrian, apakah memimjam ke Bank dan berapa platform pinjaman serta jenis kegiatan akan di sampaikan dulu dalam rapat mendatang.
"Untuk Koperasi Merah Putih Nagari wajib mengganggarkan sebesar 30 persen dari dana desa, itu tidak bisa dipungkiri namun apakah nanti tetap aturan 30 persen pastinya atau berubah kita belum mengetahui dan dana desa yang bisa menjadi kewenangan desa bersama petunjuk pelaksana anggaran dari APBN atau market dan non market tinggal 50 persen," sampainya.
Anggota DPRD Tanah Datar Dapil III Yonnarlis dalam sambutannya menyampaikan selaku anggota dewan belum bisa memberikan atau menyikapi aspirasi masyarakat menyangkut kegiatan pokok pikiran karena terbatas anggaran dari pemerintah.
"Walaupun demikian kami tetap berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat jika bukan tahun ini semoga tahun berikutnya bisa terealisasi, dan kami juga ingin meningkatkan pendapatan daerah melalui non pajak melaui usaha lain. Untuk PBB kita sudah sampaikan kepada kepala daerah untuk tidak menaikan dulu, karena jika dinaikan akan berdampak di terhadap masyarakat," ujarnya.
Camat Batipuh Abdi Hardifala, S.IP, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan proses Musyawarah Rencana Pembangunan yang dilaksanakan hari ini berawal dari Musnag Jorong dan dilanjutkan ke Musnag Nagari dalam bentuk perentingan yang menjadi topik dan pada puncaknya rekap hasil musnag dilakukan di musrenbang berdasarkan bidang masing masing yaitu bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang ekonomi. (Juned)
Tags:
Tanah Datar