Fraksi DPRD Agam Sampaikan PU tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

 Lansaninews-  Lubuk Basung 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, menggelar rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Agam mengenai Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Selasa (30/9).Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA. Didampingi Wakil Ketua Henrizal dan Muhammad Risman. Turut dihadiri juga Bupati Agam Ir. Benni Warlis, anggota DPRD, unsur  kopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.

Pada kesempatan itu, ke-tujuh Fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Kecuali, Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP bahan pandangan umumnya sudah diberikan kepada sekretariat DPRD, karena ke-dua fraksi sedang mengikuti Bimbingan Teknis Partai.

Pertama, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya, melalui juru bicara Fauzi. Ia menyebutkan, Fraksi PKS menyambut baik dan pada prinsipnya mendukung pengajuan Ranperda ini sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam menguatkan ketahanan pangan di Agam.Padangan yang sama juga disampaikan Donni, juru bicara dari Fraksi Nasdem.

"Dengan adanya peraturan daerah ini Fraksi Nasdem mengharapkan dapat tercipta sistem pangan daerah yang tangguh, mandiri serta mampu menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, dinamika pasar dan ketidakpastian ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan Refda Santia, SKM mengatakan, pihaknya setelah mem pelajari Ranperda tersebut, pihaknya mempertanyakan bagaimana mekanisme penyelenggaraan cadang an pangan di Agam sehingga pemerintah daerah perlu menyusun Ranperda tentang tata cara penyeleng garaan cadangan pangan khususnya beras apakah kekuarangan?

Fraksi Gerindra yang disampaikan Erdinal, berpandangan bahwa Ranperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, namun masih terdapat sejumlah catatan penting.

Salah satu diantaranya, pihaknya menegaskan Rabperda ini harus lebih menekankan keberpihakan pada petani lokal. Jangan sampai cadangan pangan hanya dimaknai sebatas menyimpan stok beras, sementara komoditi lainnya seperti bawang, cabai, tomat dan lainnya yang justru sering memicu inflasi tidak tersentuh.

Pandangan yang sama juga disampaikan Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) yang dibacakan oleh Fairisman.Pihaknya menyarankan, agar dalam Ranperda nantinya dalam pengadaan jenis pangan harus mengutamakan hasil produksi komoditi lokal wilayah Kabupaten Agam. 

"Kami juga berharap Perda ini juga akan mempunyai dampak positif terhadap kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat dan tidak hanya bekerjasama dengan BUMN/BUMD saja, melainkan juga UMKM atau kelompok-kelompok tani yang ada," pintanya.( EX)