Wakil Bupati Sijunjung Iraddatilah S Pt Rakord Tentang Evaluasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021

Lansani news com. Sijunjung 
Berdasarkan surat komisi pemberantasan korupsi republik Indonesia no B/1146/ksp 00/70-72/03/2022 tanggal 23 Februari 2022, tentang evaluasi pemberantasan korupsi tahun 2021 dan pengutan program pemberantasan korupsi tahun 2022 pemerintah kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan percepatan program pemberantasan korupsi dalam rangka pemenuhan monitoring center for prevention (MCP) KPK 2022 rabu 23 Maret 2022.                 

 Kegiatan yang dilansungkan di Hotel Grand Roki Bukittinggi selama empat hari,selasa hingga jum,at (22-25/3/2022) dibuka oleh wakil Bupati Sijunjung Iraddatilah S Pt pada selasa 22 maret 2022 siang.Pada kesempatan itu Iraddatilah menyampaikan bahwa,dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan bersih pemerintah daerah kabupaten Sijunjung melakukan rencana aksi sebagai upaya untuk mencegah dan supaya tidak terjadi korupsi sesuai dengan

Rencana pembangunan jangka menengah daerah.Pihak kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif bersih profesional dan ber integritas. Ujarnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa terus di lakukan dengan cara monitoring center for prevention,tambah nya.       

 Untuk meningkatkan capaian MCP ini maka kita perlu melakukun langkah  angkah perbaikan dengan mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi seperti sekarang dengan seluruh OPD terkait yang menjadi penanggung jawab setiap area,intervensi dan membangun komitmen untuk bisa mencapai tujuan, jelas nya.                                             

Kepala inspektorat provinsi sumatera barat Zainuddin untuk MCP kabupaten Sijunjung tahun 2021 me  nurun dari tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2020, 62,34 persen dan tahun 2021 menjadi 55,72 persen.Untuk survei penilaian integritas harus melakukan peningkatan agar dapat menunjukkan nilai yang maksimal katanya.                                  

Ada delapan area strategis yang harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pengawasan APIP ,menajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, mengamen aset daerah dan pengolahan dana desa ujarnya Secara keseluruhan,indikator keberhasilan merupakan upaya upaya pencegahan pencegahan korupsi .diharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mempelajari semua indikator-indikator tersebut sehingga ASN bisa bekerja secara profesional,harap Zainuddin.(Kmf/ Mon eferi)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama