 |
| Wabup saat membuka kegiatan sosialisasi |
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman Drs.Rahmang, MM ketika membuka Rapat Harmonisasi Program Destana dan Jalur Evakuasi Bencana Padang Pariaman di Hall Kantor Bupati, Selasa (22/06/21).
Dikatakannya, kebencanaan itu meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami.
Mengingat banyaknya jenis bencana itu, maka dibutuhkan perhatian ekstra dari seluruh pihak. Tentu secara bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana itu.
“Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Pengawasan yang kita lakukan adalah terhadap sumber ancaman atau bahaya bencana, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana," tegas Wabup.
Pemerintah mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat dan semua pihak terkait agar turut serta secara ersama-sama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan partisipasi dan peran aktif komunitas dalam penanggulangan bencana.
Yang terpenting, sebut Wabup Rahmang,mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut peduli te rhadap lingkungan dan usaha penanggulangan bencana. Sehingga masyarakat yang tinggal di Padang Pariaman mengerti tanda-tanda adanya bencana, penanggulangan dan selamat dari bencana.
Ia menyatakan rapat harmonisasi ini merupakan momentum yang tepat bagi satuan pelaksana penang gulangan bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi. Bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun kita bisa melakukan antisipasi.
Sebelumnya, Kalaksa BPBD Padang Pariaman Budi Mulya menyebutkan rapat harmonisasi program Destana bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan. Juga sekaligus perencanaan replikasi pada nagari-nagari dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan maupun warga masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Disamping itu, sebut Budi, perencanaan jalur evakuasi yang dibutuhkan pada daerah potensi bencana sebagai upaya pengurangan resiko bencana / mitigasi.Kata dia, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 10 Nagari Destana. Yakni Gasan Gadang, Malai V Suku, Guguak Kuranji Hilir, Koto Tinggi Kuranji Hilir, Pilubang, Kurai Taji, Sunua Barat, Ulakan, Manggopoh Palak Gadang dan Tapakis. Kini, tambah dia, terpasang papan informasi di kesepuluh DESTANA yang telah dibentuk di Kabupaten Padang Pariaman
“Untuk Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman, kita pihak BPBD telah melakukan pengecekan dan penyempurnaan data termasuk Jalur Evakuasi, Lokasi TES dan TEA, dan Sumberdaya yang dimiliki oleh OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman" ungkapnya.
Untuk survey Jalur Evakuasi, BPBD Padang Pariaman telah melakukan survey dan terjun langsung kelapangan untuk pengecekan kondisi jalur dan fiksasi lokasi TES DAN TEA dengan tiap Nagari di sepanjang pesisir pantai,terangnya
Ia menjelaskan, BPBD akan melakukan finalisasi untuk Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami, dan segera dilaporkan kepada BNPB. Kemudian,BMKG akan melakukan Sekolah Lapangan Gempa bulan Juni ini
Disamping itu, telah melakukan dorongan untuk kesiapsiagaan bencana. Yakni menghibahkan alat WRS terbaru untuk BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan DESTANA menjadi indikator utama untuk BPBD. Juga akan melakukan simulasi nantinya.
Sedangkan Fungsional Perencana Ahli Madya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Diah Rahmatini mengata kan Padang Pariaman termasuk kedalam daerah yang rawan bencana baik bencana geologi maupun hidrologi.
Ia beralasan daerah yang diapit tiga lempeng.Yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.Untuk menyikapi demikian, kata dia,maka ada program akan lebih didetilkan pihak BNPB. Juga akan ada pendanaan sebagai dana pendampingan oleh World Bank untuk Program Harmonisasi Pencegahan Tahun 2020-2024.
"Penyusunan rencana evakuasi harus memperhatikan standar yang semestinya agar bisa lebih aplikatif ketika digunakan langsung oleh masyarakat" terangnya
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan Dra. Eni Supartini, M.M menyebutkan Program Pencegahan yang didanai World Bank menjadi salah satu program yang harus segera dilaksanakan.
"Program mencakup penguatan kelembagaan, penyempurnaan informasi resiko, penguatan budaya sadar bencana untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat," tegas dia. (pr)