Pantau Distribusi Bantuan Pascagempa Flores, DPRD Ende Temukan Sejumlah Kendala di Pusat Logistik BPBD

Warga bersama bantuan logistik yang telah disiapkan di pusat dapur umum dan gudang logistik BPBD Kabupaten Ende, Flores, Sabtu (22/8/2026). (Foto:Andi)

Lansaninews.com, Ende

 Memasuki hari ketujuh pascagempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, proses distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal itu terungkap setelah Anggota DPRD Kabupaten Ende, Nando Watu, melakukan pemantauan langsung ke pusat dapur umum dan gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Sabtu (22/8/2026).

Sejak pagi hingga sore, Nando mengamati proses penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran bantu an yang disiapkan pemerintah daerah untuk warga terdampak gempa. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penanganan bencana.

Sebelumnya, Nando mengaku lebih banyak turun ke lokasi terdampak untuk melihat kondisi masyaraka t dan kerusakan yang ditimbulkan gempa. Namun kali ini, ia memilih memantau langsung mekanisme pengelolaan bantuan di pusat logistik.

Dari hasil pemantauan, bantuan yang tersedia di gudang BPBD antara lain beras, telur, minyak goreng, mi instan, susu, popok bayi, selimut, terpal, hingga alas tidur. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan berdasarkan data korban dan tingkat kerusakan yang dilaporkan masing-masing desa.

Menurut Nando, desa yang mengajukan bantuan diwajibkan membawa data korban serta kategori ke rusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan. Selain itu, desa juga diminta menyampaikan daftar kebutuhan logistik yang diperlukan warga.

Ia menilai mekanisme tersebut pada dasarnya cukup baik karena memungkinkan bantuan disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian.

Salah satu temuan yang disoroti adalah sistem pelayanan yang dilakukan langsung kepada desa yang datang membawa data ke kantor BPBD. Akibatnya, desa yang belum hadir atau belum mengajukan kebutuhan belum memperoleh bantuan melalui mekanisme tersebut.

"Masih ada desa yang belum datang mengambil bantuan. Artinya, bantuan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak melalui mekanisme yang ada saat ini," kata Nando. Ia mendorong pemerintah desa yang belum mengambil bantuan agar segera berkoordinasi dengan BPBD sehingga logistik yang ter sedia dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Nando juga menemukan keterbatasan stok logistik tertentu di pusat distribusi. Kondisi ter sebut menyebabkan tidak semua permintaan desa dapat dipenuhi sekaligus karena jumlah dan jenis bantuan yang tersedia terus berubah mengikuti pasokan yang masuk.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah data korban dan tingkat kerusakan yang masih terus diperbarui. Hingga 22 Agustus 2026, laporan dari desa dan kecamatan masih mengalami perubahan sehingga berdampak pada proses penyaluran bantuan.

Dalam pemantauannya, Nando juga menyoroti aspek administrasi dan transparansi pengelolaan logistik. Ia menilai informasi mengenai alur distribusi bantuan, jumlah logistik yang masuk, stok yang tersedia, maupun bantuan yang telah disalurkan masih perlu diperjelas kepada publik.

Sebagian proses pencatatan, menurutnya, masih dilakukan secara manual menggunakan tulisan tangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala dalam pemutakhiran data maupun pelacakan distri- busi bantuan jika tidak didukung sistem administrasi yang lebih tertata.

"Transparansi data sangat penting, terutama dalam situasi darurat. Masyarakat perlu mengetahui bantu an yang masuk, bantuan yang disalurkan, dan stok yang masih tersedia," ujarnya.

Pemantauan di lapangan juga menemukan kendala dalam pelayanan. Sejumlah perwakilan desa dilapor kan harus menunggu cukup lama untuk memperoleh bantuan. Bahkan sempat terjadi adu argumentasi antara petugas dan perwakilan desa akibat lamanya proses pelayanan.

Menurut Nando, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanganan pascabencana tidak hanya terkait ketersediaan logistik, tetapi juga kapasitas pengelolaan dan kecepatan pelayanan di pusat distribusi.

Untuk mengatasi hal itu, ia mengusulkan penambahan relawan di posko logistik BPBD. Relawan dinilai dapat membantu proses penyusunan barang, pencatatan administrasi, pengelolaan stok, hingga distribusi bantuan sehingga pekerjaan petugas menjadi lebih ringan.

Ia menegaskan kehadirannya di pusat logistik bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bantuan yang tersedia dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat terdampak. Nando juga mengapresiasi kerja pemerintah daerah, petugas BPBD, relawan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan dampak gempa bumi di Flores.

Menurutnya, situasi tanggap darurat harus menjadi momentum untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar bantuan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil pemantauan tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanganan pascabencana tidak hanya ber kaitan dengan jumlah bantuan yang tersedia, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi, akurasi data, transparansi, serta koordinasi antarlembaga.

Dengan data korban yang masih berkembang dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah, penguat an sistem informasi, peningkatan sumber daya manusia, serta evaluasi berkala dinilai penting agar proses distribusi bantuan berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel. ( Andi)